NadiNganjuk.com – Lokakarya Program Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Nganjuk Tahun 2021, resmi digelar virtual, Rabu (03/10/2021). Kegiatan ini bekerjasama dengan Pemkab Nganjuk. Meliputi Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dan berbagai pihak. Pada forum lokakarya ini, mereka memaparkan pentingya kolaborasi.
Acara lokakarya virtual tersebut, dihadiri Korkot Jombang Saiun Salim, Askot Mandiri KOTAKU Nganjuk Malik Arifin, Abdus Salam selaku Team Leader OSP 3 Jatim, FKA, LKM Kartoharjo Na Mamik, DC Pamsimas Luluk, fasilitator se-Kabupaten Nganjuk dan lainya
Turut hadir Bappeda Nganjuk Bidang Ekbang Eko Wahyudi, PDAM Nganjuk Mardi, DLH Nganjuk Sulfi Findhu A, Dinkes Nganjuk Moh Suwandi, perwakilan Dinas PRKPP Olvi Pamadya dan seterusnya.
Diskusi lokakarya itu, dipandu oleh Heri Winarto sebagai moderator. Materi pertama, yakni tentang pengantar dan tarjed mengentaskan pemukiman kumuh, disampaikan Malik Arifin.
Materi kedua, membahas isu permasalahan pemukiman, kebijakan dan strategi pemerintah daerah, disampaikan Eko Wahyudi. Materi ketiga, terkait peran pokja dan strategi kolaborasi, disampaikan Olvi Pamadya.
Acara itu dibuka oleh Rekyan Puruhitasari, selaku PPK PKP Wilayah 1 Jawa Timur, di Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW).
Dalam sambutanya, Rekyan mengungkapkan lokakarya itu penting digelar. “Lokakarya ini bisa menjadi suatu forum komunikasi, dalam bidang pengembangan kawasan permukiman, yang ada di Kabupaten Nganjuk,” kata Rekyan, dalam sambutanya.
Kedepan, dia berharap, agar bisa membatu Nganjuk dalam menyusun penanganan kawasan permukiman. Kemudian, Nganjuk semakin dikenal dalam hal penataan, penanganan permukiman kumuh dan perkembangan kawasan kota.
Kemudian, dalam pemaparan Askot Mandiri KOTAKU Nganjuk, Malik Arifin mengatakan, bahwa Nganjuk saat ini memang berkembang. Yakni mulai sarana dan prasarananya. Maka, antisipasi kawasan kumuh perkotaan, perlu diperhatikan.
Karena di Nganjuk, ini akan mempunyai kawasan pemukiman, industri dan pendistrian di pusat kota. “Maka dengan hal itulah, yang mendorong kita untuk menggelar lokakarya,” kata Malik Arifin.
Ia mengakui, peran pemerintah, masyrakat dan pihak swasta ini punya pandangan yang beragam. Maka dengan bersinergi, diharapkanya, Nganjuk bisa berdaya saing. “Kita mengajak lintas program, untuk bersinergi, karena Nganjuk ini berkembang,” ungkapnya.
Ia memaparkan, bahwa di Nganjuk ini punya Surat Keputusan (SK) Kumuh Bupati Tahun 2020. Yaitu dengan luasan 131,2 HA, tersebar di 18 kelurahan dan desa se-Nganjuk. Luasan tarjet KOTAKU, 74.97 HA. Capaian kumuh 2020, 4,04 HA. Sisa kumuh di tahun 2020, tinggal 70,93 HA.
Sementara, BPM KOTAKU padat karya, lokasi dan lingkup kegiatan Tahun Anggaran 2021, dilaksanakan di 7 desa/kelurahan. Meliputi, Banaran, Drenges, Kedungdowo, Balongpacul, Gadungkidul, Jatirejo dan Gandu.
Menurutnya, program ini berkaitan dengan pemerintah daerah. “Kita siap membantu pemerintah Kabupaten Nganjuk, kira-kira mau diarahkan kemana,” pungkasnya.
Sementara Bappeda Nganjuk Bidang Ekbang, Eko Wahyudi memaparkan materinya. Pada saat ini, pihaknya dihadapkan dengan satu data. Maka, dia menyampaikan, pentingnya kolaborasi antar berbagai unsur untuk saat ini.
Mulai dari anggaran APBN, APBD, OSP, DAK perumahan dan Pamsimas serta CSR. Maka dengan kolaborasi ini, diharapkan bisa mengarahkan sumber dana lain dalam mengurangi kawasan kumuh. “Strategi yang disusun, itu dasarnya pada sistem pemberdayaan,” kata Eko Wahyudi.
Pemerintah, kini memiliki kewajiban mengontrol hunian yang layak, aman dan berkualitas. Hal itu menjadi tanggungjawab bersama. Menurutnya, keterlibatan masyarakat penting untuk membantu proses penanganan. “Mana pemukiman kumuh yang belum tersentuh, mana yang perlu mendapatkan penanganan yang urgen,” ungkapnya.
Materi ketiga, dari Dinas PRKPP Nganjuk, Olvi Pamadya mengungkapkan tentang pentingnya kolaborasi dalam penanganan kawasan pemukiman kumuh. “Ada beberapa kegiatan yang berkolaborasi dengan kegiatan APBN dan APBD,” kata Olvi
Untuk peran POKJA PKP dan strategi kolaborasi, kata Olvi, seperti disampaikan pemateri sebelumnya. Ia menambahkan, ada pemenuhan standar perkotaan yang berkaitan dengan kawasan menuju layak huni.
Tahapan itu perwujudan perkotaan yang berkelanjutan. Ia menyebut, hal itu sesuai cita-ita republik tentang kota masa depan. Ini juga sesuai dengan penyampaian Plt Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi, Nganjuk yang ‘Smart City’ dan lainya.
Menurutnya, berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, akses air minum layak itu terjednya dari 87.75 sampai 100 persen. Akses aman, dari 6,7 sampai 15 persen. Akses perpipaan, dari 20,14 persen sampai 30,35 persen.
Ia mengapresiasi, karena sempat melihat dua desa di Kecamatan Wilangan dan Jatikalen, yang cukup baik. “Akses sambungan perpipaan, pemberdayaan di masyarakat yang ikut bekerja dan tanggap, sangat bagus,” ungkapnya.
Kedepan, lanjutnya, Dinas Perkim dan PRKPP, bisa berkolaborasi. Jadi tidak hanya mendata ‘by name by adress’ untuk pra sejahtera di DTKS. Namun, bisa juga melakukan pendampingan dan lainya. (and/az)
